Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh judul berita yang sangat provokatif, mengklaim adanya kampus di Singapura yang meluluskan mahasiswi pengguna narkoba dengan nilai jeblok. Terlepas dari kebenaran detail kasus tersebut, narasi tentang "kampus abal-abal" yang menjual ijazah adalah realitas gelap yang tidak asing bagi Indonesia.
Dari data penindakan masif tahun 2015-2017 hingga pencabutan izin 23 kampus pada tahun 2023, praktik jual beli ijazah tetap menjadi kanker yang menggerogoti integritas pendidikan tinggi kita. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan intelektual yang menimbulkan kerugian tiga dimensi: kerugian pribadi, kerugian sistem pendidikan, dan kerugian nasional.
Kerugian yang Tidak Terbayar: Korban di Balik Gelar Palsu
Ancaman terbesar dari kampus abal-abal adalah ilusi kemudahan yang berujung pada kehancuran. Modus operandi mereka sederhana: menawarkan gelar sarjana dengan biaya murah atau proses singkat—tanpa kuliah nyata, atau hanya dengan "kelas Sabtu-Minggu" ilegal.
Dampaknya bagi korban sangat brutal. Keluarga merugi secara finansial (biaya kuliah yang hilang) dan waktu (tahun-tahun studi yang sia-sia). Lebih buruk, lulusan tersebut memegang ijazah yang tidak memiliki nilai legal. Ijazah ini tidak tercatat di PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan secara otomatis tidak diakui untuk melamar pekerjaan di instansi kredibel manapun, apalagi seleksi CPNS.
Status mahasiswa di kampus abal-abal seketika berubah menjadi status korban penipuan. Mereka ditipu dua kali: pertama, mereka ditipu untuk membayar; kedua, mereka ditipu dengan janji status dan pengakuan.
Merusak Mutu dan Mengkhianati Integritas
Isu kampus abal-abal jauh melampaui kerugian individual; ini adalah serangan langsung terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
* Erosi Kompetensi: Gelar sarjana seharusnya menjamin kompetensi minimum di bidang ilmu tertentu. Ketika gelar bisa dibeli, kompetensi itu menjadi fiktif. Kita menciptakan "sarjana instan" yang tidak memiliki kemampuan dasar, merusak standar profesionalisme di dunia kerja.
* Pengkhianatan Etika: Praktik ini mengkhianati jutaan mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi legal yang berjuang keras untuk mempertahankan mutu akademik. Upaya mereka direndahkan oleh segelintir institusi yang menjadikan gelar sebagai komoditas murahan.
* Korupsi Dana Publik: Kasus pencabutan izin terbaru (2023) menunjukkan adanya penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Dana yang seharusnya menjadi hak mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru diselewengkan. Ini adalah tindakan asusila ganda: menipu mahasiswa miskin dan mengkhianati kepercayaan negara.
Peran Kritis Pemerintah dan Kewaspadaan Publik
Menteri Pendidikan telah menunjukkan ketegasan dengan menutup dan memidanakan pihak-pihak yang terlibat. Namun, penertiban harus bersifat terus-menerus dan sistemik.
Pemerintah (Kemendikbudristek) harus terus memperkuat sistem deteksi dini melalui PDDikti dan memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Tidak ada toleransi bagi praktik jual beli gelar.
Sementara itu, masyarakat harus menjadi garda terdepan melalui kewaspadaan. Cek selalu legalitas kampus dan program studi di PDDikti. Jangan pernah tergoda dengan janji kelulusan instan, masa studi yang terlalu singkat, atau persyaratan yang tidak masuk akal.
Kampus abal-abal menawarkan jalan pintas yang sangat menarik. Namun, kita harus sadar bahwa di dunia akademik, tidak ada jalan pintas menuju kehormatan. Gelar harus didapatkan melalui keringat, bukan uang. Ilusi "ijazah instan" hanya akan meninggalkan bahaya dan penyesalan yang permanen.
Tanggung jawab untuk mempertahankan integritas pendidikan adalah milik kita bersama, dimulai dari keputusan kita untuk hanya memilih institusi yang legal dan bermartabat.
Penulis: Samsul Bahri, S.Pd
Tidak ada komentar:
Posting Komentar